Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua (SK.782/Menhut-II/2012)

Penunjukan kawasan hutan merupakan tahapan dalam proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana tercantum alam  Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Provinsi Papua sampai saat ini telah mengalami 3 era Penunjukan Kawasan Hutan, yaitu :
(1) Era TGHK
(2) Era Paduserasi TGHK-RTRWP
(3) Era Review RTRWP


1. Era TGHK (1982-1999)

Tata Guna Hutan Kesepakatan yang selanjutnya disebut TGHK adalah kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta.
Era TGHK ini didasarkan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 Nopember 1982 tentang Pennjukan Areal Hutan Di Wilayah Dati I Irian Jaya Seluas ±40.591.580 hektar sebagai kawasan hutan, dengan fungsi dan luas sebagai berikut :


a. Hutan Suaka Alam/Hutan  Wisata 8.311.820 Ha
b. Hutan Lindung                                         8.648.510 Ha
c. Hutan Produksi Terbatas                           4.732.350 Ha
d. Hutan Produksi Tetap                                7.123.480 Ha
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi      11.775.420 Ha
                                       Jumlah                    40.591.580 Ha

SK download DISINI
Peta download DISINI


2. Era Paduserasi TGHK-RTRWP (1999-2012)
Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain yang disepakati bersama.
Hasil dari pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP ditetapkanlah Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Irian Jaya melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan HUtan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ±40.224.840 Ha. dengan rincian luas menurut fungsi hutannya sebagai berikut :

a. Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata          8.025.820 Ha
b. Hutan Lindung                                  10.619.090 Ha
c. Hutan Produksi Terbatas                      2.054.110 Ha
d. Hutan Produksi Tetap                         10.585.210 Ha
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi  9.262.130 Ha
    JUMLAH                                          40.546.360 Ha

f. Kawasan Perairan                                 1.678.480 Ha
TOTAL                                                42.224.840 Ha

SK download DISINI
Peta download DISINI

3. Era Review RTRWP (2012 - sekarang)
Review RTRWP diamanatkan oleh UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, atas Review RTRWP tersebut Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas  ±42.224.840 Hektar, dengan rincian luas menurut fungsi hutannya sebagai berikut :

a. Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam  7.755.248 Ha
Terdiri dari :  Daratan  6.736.267 Ha
Perairan  1.019.017 Ha

b. Hutan Lindung  7.815.283 Ha
c. Hutan Produksi Terbatas  5.961.240 Ha
d. Hutan Produksi Tetap                                        4.739.327 Ha
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi              4.116.365 Ha
   
SK download DISINI
Peta download DISINI

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Provinsi Papua

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan salah satu amanat Nawacita, untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dalam rangka mendukung program TORA seluas ± 4,1 juta hektar.

Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut untuk dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan, selain itu dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) nomor : SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 target alokasi untuk Provinsi Papua seluas ±729.116 hektar, yang berasal dari :

1. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 190.119 hektar
2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 362.336 hektar
3. Program pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah baru seluas ± 9.053 hektar
4. Pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 97.421 hektar
5. Pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 57.219 hektar
6. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 1.666 hektar
7. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±11.302 hektar

Peta Indikatif DOWNLOAD DISINI

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tahun 2017

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan pada Kawasan Hutan Produksi (Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi tetap, Hutan Produksi yang dapat diKonversi) dan/atau Kawasan Hutan Lindung.

Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yaitu kegiatan yang mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, penggunaan kawasan hutan tersebut dilakukan berasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) secara lengkap dapat dibaca pada Peraturan Menteri LHK Nomor : P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang bisa didownload di menu PERATURAN.

Data dan Informasi IPPKH di Provinsi Papua adalah sebaai berikut :

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XIV Provinsi Papua

Sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, maka Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan mengenai Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPPIB).

PIPPIB ini dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan garnbut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan untuk perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

1. PIPPIB Revisi XIII berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No.
    SK.6559/MENLHK-KTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017.
    Dapat di download DISINI

2. PIPPIB Revisi XIV berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No.
    SK.3588/MENLHK-KTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 28 Mei 2018.
    SK dapat di download DISINI
    PETA dapat di download DISINI

3. PIPPIB Revisi XV berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No.
    SK.8599/MENLHK-KTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018.
    SK dapat di download DISINI
    PETA dapat di download DISINI

BETAPA INDAHNYA HIDUP DALAM KEBERSAMAAN

HIDUP POSITIF ITU ....
membina, bukan menghina.
mendidik, bukan 'membidik'
mengobati, bukan melukai.
mengukuhkan bukan meruntuhkan.
saling menguatkan, bukan saling melemahkan.

HIDUP POSITIF ITU ...
mengajak, bukan mengejek.
menyejukkan, bukan memojokkan.
mengajar, bukan menghajar.
saling belajar, bukan saling bertengkar.
menasehati, bukan mencaci maki
merangkul, bukan memukul.
mengajak bersabar, bukan mengajak saling mencakar.

Hubungi Kami


Bagi yang membutuhkan data-data yang berkaitan dengan bidang planologi kehutanan di Provinsi Papua bisa menghubungi admin dengan mengirim email ke :

email : sorido06biak@gmail.com

.


BILA ALLAH TIDAK MENGHENDAKI KITA LAGI

Allah akan sibukkan kita dengan urusan dunia.
Allah akan sibukkan kita dengan urusan anak-anak.
Allah akan sibukkan kita dengan urusan menjalankan perniagaan dan harta.....
Allah akan sibukkan kita dengan urusan mengejar karir, pangkat dan jabatan.....
Alangkah ruginya karena kesemuanya itu akan kita tinggalkan.....
Sekiranya kita mampu bertanya pada orang-orang yang telah pergi terlebih dulu menemui Allah Subhana Wa Ta'alla  dan jika mereka diberi peluang untuk hidup sekali lagi,
Tentu mereka akan memilih untuk memperbanyak amal ibadah.....
sudah semestinya mereka memilih tidak lagi akan bertarung mati-matian untuk merebut dunia, yang sudah jelas-jelas tidak bisa dibawa mati.....
Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah, beramal dan beribadah kepada Allah..........

JANGAN MERASA DIRI KITA LEBIH BAIK DARIPADA ORANG LAIN


Karena kita takkan pernah tahu dimanakah dan bilakah saat HATI kita IKHLAS melakukan amalan-amalan sholeh, menasihati orang serta beramal ibadah lain yang bakal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Kita tak tahu amal manakah yang Allah subhanahu wa ta'ala terima.

Mari letakkan diri kita dalam keadaan ....

"Aku banyak kekurangan dan kelemahan, semua orang lain lebih baik dari aku karena hati manusia masing-masing hanya diketahui Allah"

"Akulah yang paling buruk dikalangan manusia. Aku sedang perbaiki diriku dan mencoba bantu orang lain untuk menjadi lebih baik"

Peraturan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)


1.       PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan da Peyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Download
2.       Permendagri  No. 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah, Download
3.       P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, Download
4.       P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada KPHL dan KPHP, Download
5.       P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHL Model dan KPHP Model, Download
6.       P.54/Menhut-II/2011 tentang Perubahan P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHL Model dan KPHP Model, Download
7.       P.42/Menhut-II/2011  tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada KPHL dan KPHP, Download
8.       P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasioanal KPH, Download
9.       P.64/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan RPHJP KPHL dan KPHP, Download
10.   Perdirjen No. P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, Download

Peraturan Tukar Menukar Kawasan Hutan

1.       Permenhut No.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar  Menukar Kawasan Hutan, Download
2.       Permenhut No.41/Menhut-II/2012 tentang Perubahan P.32 tentang Tukar  Menukar Kawasan Hutan, Download
3.       Permenhut No.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua P.32 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, Download

Peraturan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

1.       PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Download
2.       Permenhut No. 34/Menhut-II/2010, tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Download
3.       Permenhut No. 29/Menhut-II/2014, Perubahan atas P. 34/Menhut-II/2010, Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Download
4.       P.16/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Kedua P. 34/Menhut-II/2010, Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Download


Peraturan Pelepasan Kawasan Hutan



1.       PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Download
2.       Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/ 7/90, dan Nomor 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, Download
3.       Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor PER.23/MEN/XI/2007 dan Nomor P.52/Menhut-II/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi, Download
4.       Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan HPK, Download

Peraturan Pinjam Pakai Kawasan Hutan



  1. PP 24 TAHUN 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Download
  2. PP 61 TAHUN 2012, Perubahan Atas PP 24 TAHUN 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Download
  3. PP 33 TAHUN 2014, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang berlaku Pada Kementerian Kehutanan, Download
  4. PP 105 TAHUN 2015, Perubahan Kedua PP 24 TAHUN 2010tentang Penggunaan Kawasan HutanDownload
  5. P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, Download
  6. P.50/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Download
  7. P.27/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Download

RENUNGAN DIRI

Yang aku takut...
hatiku kian mengeras dan sulit menerima nasehat namun sangat pandai menasehati

Yang aku takut ...
aku merasa paling benar sehingga merendahkan yang lain

Yang aku takut...
egoku terlalu tinggi hingga merasa paling baik diantara yang lain

Yang aku takut...
aku lupa bercermin namun sibuk berprasangka buruk kepada yang lain

Yang aku takut...
ilmuku akan membuatku menjadi sombong memandang yang berbeda denganku

Yang aku takut...
lidahku makin lincah membicarakan aib saudaraku namun lupa dengan aibku yang menggunung
dan tak sanggup kubenahi

Penutupan Lahan Provinsi Papua Tahun 2017

Penafsiran citra satelit merupakan salah satu kegiatan untuk menyajikan data dan informasi mengenai kondisi penutupan lahan pada kawasan hutan dan areal bukan kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain).

Perhitungan penutupan lahan Provinsi Papua dilakukan berdasarkan hasil penafsiran Citra Landasat 8 OLI yang dilakukan oleh BPKH Wilayah X, sedangkan penyajian petanya berdasarkan Peta Dasar RBI.

Dalam penafsiran ini dikelompokan kedalam 23 kelas penutupan lahan, yaitu :

1. Hutan Lahan Kering Primer
2. Hutan Lahan Kering Sekunder
3. Hutan Rawa Primer
4. Hutan Rawa Sekunder
5. Hutan Mangrove Primer
6. Hutan Mangrove Sekunder
7. Hutan Tanaman
8. Perkebunan
9. Semak Belukar
10.Semak Belukar Rawa
11.Savana/Padang rumput
12.Pertanian Lahan Kering
13.Pertanian Lahan Kering Campur Semak
14.Sawah
15.Tambak
16.Permukiman
17.Transmigrasi
18.Tanah Terbuka
19.Pertambangan
20.Tubuh Air
21.Rawa
22.Awan
23.Bandara

Adapun kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua berdasarkan Citra 8 OLI liputan tahun 2017, adalah
sebagai berikut :
1. Kawasan berhutan             :  25.028.044 Ha
2. Kawasan tidak berhutan    :    7.470.718 Ha

untuk tabel tutupan lahan di setiap kabupaten/kota selengkapnya DOWNLOAD DISINI