Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua (SK.782/Menhut-II/2012)

Penunjukan kawasan hutan merupakan tahapan dalam proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana tercantum alam  Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Provinsi Papua sampai saat ini telah mengalami 3 era Penunjukan Kawasan Hutan, yaitu :
(1) Era TGHK
(2) Era Paduserasi TGHK-RTRWP
(3) Era Review RTRWP


1. Era TGHK (1982-1999)

Tata Guna Hutan Kesepakatan yang selanjutnya disebut TGHK adalah kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta.
Era TGHK ini didasarkan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 Nopember 1982 tentang Pennjukan Areal Hutan Di Wilayah Dati I Irian Jaya Seluas ±40.591.580 hektar sebagai kawasan hutan, dengan fungsi dan luas sebagai berikut :


a. Hutan Suaka Alam/Hutan  Wisata 8.311.820 Ha
b. Hutan Lindung                                         8.648.510 Ha
c. Hutan Produksi Terbatas                           4.732.350 Ha
d. Hutan Produksi Tetap                                7.123.480 Ha
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi      11.775.420 Ha
                                       Jumlah                    40.591.580 Ha

SK download DISINI
Peta download DISINI


2. Era Paduserasi TGHK-RTRWP (1999-2012)
Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain yang disepakati bersama.
Hasil dari pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP ditetapkanlah Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Irian Jaya melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan HUtan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ±40.224.840 Ha. dengan rincian luas menurut fungsi hutannya sebagai berikut :

a. Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata          8.025.820 Ha
b. Hutan Lindung                                  10.619.090 Ha
c. Hutan Produksi Terbatas                      2.054.110 Ha
d. Hutan Produksi Tetap                         10.585.210 Ha
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi  9.262.130 Ha
    JUMLAH                                          40.546.360 Ha

f. Kawasan Perairan                                 1.678.480 Ha
TOTAL                                                42.224.840 Ha

SK download DISINI
Peta download DISINI

3. Era Review RTRWP (2012 - sekarang)
Review RTRWP diamanatkan oleh UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, atas Review RTRWP tersebut Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas  ±42.224.840 Hektar, dengan rincian luas menurut fungsi hutannya sebagai berikut :

a. Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam  7.755.248 Ha
Terdiri dari :  Daratan  6.736.267 Ha
Perairan  1.019.017 Ha

b. Hutan Lindung  7.815.283 Ha
c. Hutan Produksi Terbatas  5.961.240 Ha
d. Hutan Produksi Tetap                                        4.739.327 Ha
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi              4.116.365 Ha
   
SK download DISINI
Peta download DISINI

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Provinsi Papua

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan salah satu amanat Nawacita, untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dalam rangka mendukung program TORA seluas ± 4,1 juta hektar.

Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut untuk dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan, selain itu dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) nomor : SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 target alokasi untuk Provinsi Papua seluas ±729.116 hektar, yang berasal dari :

1. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 190.119 hektar
2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 362.336 hektar
3. Program pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah baru seluas ± 9.053 hektar
4. Pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 97.421 hektar
5. Pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 57.219 hektar
6. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 1.666 hektar
7. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±11.302 hektar

Peta Indikatif DOWNLOAD DISINI

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tahun 2017

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan pada Kawasan Hutan Produksi (Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi tetap, Hutan Produksi yang dapat diKonversi) dan/atau Kawasan Hutan Lindung.

Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yaitu kegiatan yang mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, penggunaan kawasan hutan tersebut dilakukan berasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) secara lengkap dapat dibaca pada Peraturan Menteri LHK Nomor : P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang bisa didownload di menu PERATURAN.

Data dan Informasi IPPKH di Provinsi Papua adalah sebaai berikut :